Manipulasi SK : Guru Juga Manusia

Menurut berita dari Jawa Pos, 16 Agustus 2013:
Di antara 6.237 berkas sertifikasi guru yang diverifikasi Unesa, ada 544 berkas bermasalah. Sebagian bermasalah dengan SK pengangkatan guru, misalnya:
– pengangkatan pada 2006 tapi SK ditandatangani 2005
– SK ditandatangani 2005 tapi saat itu sekolah belum berdiri
– ijazah S1 dikeluarkan pada 2000, SK pengangkatan guru ditandatangani 1995
Sumber: Panitia Sertifikasi Guru Rayon 114 Unesa
(Jawa Pos, 16 Agustus 2013)

Fakta di lapangan begini bapak-bapak ibu-ibu :

Ada banyak jenis guru di negeri ini.

Pertama, guru yang sudah menerima pendapatan lebih dari cukup dari sekolah-sekolah bonafid, entah itu sekolah internasional ataupun sekolah umum swasta yang bayaran SPP siswanya juga besar yang tidak perlu tambahan penghasilan dari tunjangan pendidikan / tunjangan sertifikasi.

Kedua, guru yang menerima pendapatan biasa-biasa saja tapi mungkin juga tidak memikirkan mendapat uang tunjangan sertifikasi atau tidak.

Ketiga, guru yang menerima penghasilan biasa-biasa saja tapi juga sangat berharap mendapat tambahan penghasilan dari tunjangan sertifikasi.

Keempat, guru yang telah mendapatkan penghasilan besar baik PNS dengan golongan tinggi dan  gaji bejibun atau guru sekolah swasta bonafid yang gajinya juga menggiurkan, yang memang juga sangat mengharapkan tambahan penghasilan sebagai haknya jadi guru.

Nah, mungkin bisa saja ada beberapa kategori jenis guru yang lain, namun saya rangkum menjadi empat berdasarkan pengalaman pandangan dari banyak guru yang saya jumpai. Intinya : tidak banyak guru yang tidak mengharapkan tunjangan sertifikasi, sementara sisanya adalah guru-guru yang sangat menantikan pendapatan tambahan yang jumlahnya bisa jadi lebih besar dibandingkan gaji bulanannya menjadi seorang guru. Dengan alasan apapun, siapa sih yang tidak menginginkan mendapat tambahan minimal 1,5 juta rupiah setiap bulan ? Bahkan, yang sudah inpassing, per bulannya bisa mendapat lebih dari itu.

Ketergiuran ini lalu menjadi penantian seiring semakin sulitnya mendapat jatah sertifikasi yang mulai bergikir berdasarkan usia guru. Sekarang, guru dengan usia tua dulu yang didahulukan mendapat sertifikasi. Dengan begini, guru muda harus bersabar walaupun mengajarnya sudah cukup lama. Guru-guru yang tidak mendapat sertifikasi, di beberapa sekolah tetap “kebagian” belas kasih dar guru-guru yang sudah menjapat tunjangan. Saya tidak bicara rela atau tidak rela, namun konon itu adalah bentuk keadilan yang diberlakukan. Ketika waktunya tiba, tiba-tiba guru-guru yang baru mendapat kesempatan untuk ikut sertifikasi kalap, karena SKnya tidak ada.

Ketidakadaan SK mengajar bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, sekolah tempat mengajar pertama dulu memang tidak mengeluarkan SK atau guru yang bersangkutan tidak menyimpannya baik-baik sehingga SK yang sudah diterimanya hilang. Nah, ada loh sekolah yang memang tidak mengeluarkan SK. Saya dulu juga tidak mendapatkannya ketika puluhan tahun yang lalu mengajar di sebuah MTs di pelosok desa di kaki gunung. Siapa yang memikirkan SK pada saat itu ? Ada guru yang mau mengajar saja sudah cukup bagus buat sekolah tersebut, karena gajinya saja tidak cukup untuk menutupi uang transport angkot, maka tak jarang gurunya berganti keluar masuk. Nah, kasus guru tidak mengarsip SK juga banyak. Terselip simpan sana sini, hingga ketika diperlukan dia harus kembali ke sekolah asal. Tidak sedikit juga sekolah asal yang mau membuatkan SK ulang. Yang ini menurut saya halal saja adanya, karena memang si guru pernah mengajar di sana. Yang kurang sopan adalah guru yang tidak mengajar pada tahun tersebut, tapi membuat SK pada tahun tersebut atau sebelumnya. Guru-guru ini beritikad jelek dan sangat menghalalkan banyak cara yang penting bisa ikut sertifikasi dan pada akhirnya mendapat tunjangan.

Memang sangat manusiawi. Artinya, keserakahan dan ketidakjujuran guru memang merupakan sifat dasar manusia. Kemiskinan, ketidakistiqomahan, dan rasa ingin yang luar biasa untuk mendapatkan uang ternyata bisa mengalahkan segala-galanya. Termasuk idealisme seorang guru yang seharusnya adalah orang baik, jujur, istiqomah, dan tanpa tanda jasa. Salahkah ? Perilaku tidak jujur dan menghalalkan banyak cara ini tentu saja salah dan tidak layak ditiru. Sudah tepat jika panitia penyelenggara sertifikasi menggagalkan usaha-usaha ini. Minimal ini menjadi sebuah cara menegur guru-guru untuk tetap berperilaku terpuji dan tidak menipu. Apa bedanya dengan korupsi kalau begini kan ?

Sekolah, dalam hal ini juga berperan penting menyuburkan idealisme sang guru. Jangan asal memberi SK, karena kelonggaran yang diberikan dengan dalih “kasihan” pada guru sehingga sekolah dengan begitu saja membuatkan SK bahkan turut memanipulasikan data-data guru. Kalau sanggup berikan gaji besar, berikan saja, tapi jangan beri SK palsu. Kalau tidak sanggup, marilah beristiqomah menjadikan guru adalah orang-orang yang tetap dalam jalur “keguruan”nya..

Kepada guru, arsiplah semua data benar yang kita miliki. Semua memang bersumber pada pribadi kita masing-masing. Tidak hanya SK. Dulu jamannya sertifikasi measih menggunakan jalur portofolio, bahkan banyak guru yang rela membeli sertifikat tanpa ikut seminar. Bapak, ibu, semoga kita tetap menjadi pribadi yang bisa digugu dan ditiru. Jangan ada semboyan: Kita melahirkan koruptor karena kitanya juga korupsi.

Advertisements

Your message

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s