Wibawa Pemerintah Berkurang terus …

 

Kemarin saya  menghabiskan hari di Jakarta, karena mengikuti kunjungan ke Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia bersama guru-guru ekonomi sekabupaten Bekasi.

Perjalanan kunjungan dimulai ke BI lalu dilanjutkan ke BEI. Panasnya Jakarta benar-benar membuat mumet kepala. Heran, kok masih ada ya yang mau tinggal di kota yang sumpek ini ?

Sepulang dari kunjungan ke Bursa Efek, bis kami pulang melewati sebuah jalan yang hampir 3 in 1. Saya tidak tahu jalan apa ini ya.. maklum ga kenal Jakarta. Saya agak kaget ketika melihat banyak orang di pinggir jalan seperti menanti bis yang telat datang. Saya jadi ingat sewaktu pulang dari Tanah Abang dan mau pulang ke Bekasi, namun bis yang dinanti tiada jua datang selama 2 jam. Walhasil semua calon penumpang melakukan rush ke tengah jalan, berharap bisa merebut kursi-kursi dalam bis lebih dahulu. Pemandangan hari ini nyaris sama. Saya lupa bahwa di ujung jalan ini akan bertemu jalan berlabel 3 in 1.

Saya diingatkan oleh komentar rekan-rekan yang bilang.. “ooh.. ini toh para joki 3 in 1“. Saya baru “ngeh“  ternyata orang-orang ini adalah para joki. Ada anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan, anak di bawah umur paling banyak nih jumlahnya, hei.. ada juga beberapa ibu membawa bayi. Terlihat tidak  berapa jauh dari kumpulan rush ini, ada polisi berdiri. Loh ?

Saya kurang mengerti, sebetulnya joki ini diperbolehkan atau tidak ya beroperasi ? Yang saya tahu, tujuan adanya kawasan 3 in 1 adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan yang lewat ke kawasan tersebut. Namun, jika ternyata disediakan joki secara legal atau boleh-boleh saja, maka jumlah kendaraan tidak akan berkurang dong ? Lantas, untuk apa dibuat aturan 3 in 1 ya ? Ada polisi di situ, tandanya hal tersebut memang boleh dilakukan.

Negeri ini memang kadang aneh, semisal kasus Ujian Nasional. Dalam hal UN ini, pemerintah menentukan aturan kelulusan, lalu beberapa pihak yang merasa berkepentingan lantas berupaya bagaimana UN ini tidak mengganggu kelulusan siswa. Jika ada siswa yang tidak lulus, maka efek domino akan terjadi, contohnya guru dan kepala sekolah dimutasi atau malah dicopot, kepala dinas juga terancam, pun kepala daerah. Apa yang terjadi di masyarakat ? Banyak kebocoran di sana-sini menjadi sebuah pemandangan biasa dalam UN ini. Kebocoran-kebocoran ini tak ubahnya sebagai suatu tindakan agar suatu peraturan tetap ada namun tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Dua contoh di atas adalah sebuah gambaran betapa pemerintah sangat tidak berwibawa dengan aturan-aturan yang dibuatnya sendiri. Ketidakberwibaan ini sangat jelas ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran yang dibuat untuk sekedar menunjukkan seolah-olah peraturan tersebut berhasil padahal tidak sama sekali.

Jelas, pemerintah harus berlaku tegas dengan hal-hal seperti ini. Tinggal pilih, mau berwibawa benar-benar atau diboongin terus sama pelaksana kegiatan ?

Advertisements

Your message

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s